Banda Aceh – Penemuan cadangan gas raksasa di Blok South Andaman menjadi kabar yang menggembirakan bagi sektor energi nasional. Dengan estimasi cadangan mencapai lebih dari 8 hingga 10 Trillion Cubic Feet (TCF), temuan ini disebut-sebut sebagai salah satu penemuan gas terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa dekade terakhir. Pemerintah pusat bahkan menaruh harapan besar terhadap proyek tersebut sebagai salah satu penopang ketahanan dan swasembada energi Indonesia di masa depan. Mubadala Energy bersama mitranya kini terus mempercepat tahapan pengembangan lapangan gas tersebut dengan target produksi awal pada tahun 2028. Ketua DEMA Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, M. Ikram Al Ghifari, menegaskan bahwa masyarakat Aceh memiliki alasan kuat untuk bersikap kritis terhadap setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan cadangan gas Andaman. Menurutnya, Aceh pernah mengalami pengalaman pahit ketika menjadi salah satu daerah penghasil energi terbesar di Indonesia melalui ladang gas Arun, tetapi tidak memperoleh kesejahteraan yang sebanding dengan kekayaan alam yang dihasilkan. “Penemuan gas Andaman memang patut disyukuri. Namun kita tidak boleh hanya terjebak dalam euforia angka-angka fantastis. Aceh pernah menjadi salah satu tulang punggung energi nasional melalui Arun. Sejarah itu harus menjadi pelajaran agar ketidakadilan yang sama tidak kembali terjadi,” kata Ikram kepada media dialeksis.com, Selasa (2/6/2026).
Ia mengingatkan bahwa pada masa kejayaannya, Arun merupakan salah satu ladang gas terbesar di dunia dan menjadi aset strategis nasional. Data menunjukkan bahwa Arun pernah menyumbang sekitar 30 persen produksi LNG Indonesia dan menjadi salah satu sumber devisa terbesar negara. Sepanjang masa produksinya, Arun menghasilkan lebih dari 16 TCF gas dan sekitar 700 juta barel kondensat. Angka tersebut menjadikan Aceh sebagai salah satu kontributor utama sektor energi nasional selama puluhan tahun. Namun, menurut Ikram, kontribusi besar tersebut tidak berbanding lurus dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Aceh yang hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Aceh pernah memberi begitu banyak kepada republik ini. Gas Arun menjadi salah satu fondasi ketahanan energi Indonesia selama puluhan tahun. Namun pertanyaannya, apakah Aceh mendapatkan kesejahteraan yang setara dengan kekayaan yang diambil dari tanahnya? Fakta hari ini menunjukkan masih tingginya kemiskinan, pengangguran, dan ketergantungan ekonomi di Aceh,” tegasnya. Pernyataan tersebut mencerminkan keresahan yang selama ini hidup di tengah masyarakat Aceh. Bagi banyak kalangan, keberhasilan eksploitasi sumber daya alam selama ini belum mampu menghadirkan transformasi ekonomi yang signifikan bagi daerah penghasil. Karena itu, Ikram menilai bahwa proyek South Andaman tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek migas biasa yang berorientasi pada peningkatan produksi dan penerimaan negara. Menurutnya, ukuran keberhasilan sesungguhnya bukanlah berapa besar volume gas yang berhasil diangkat dari perut bumi atau berapa triliun rupiah yang masuk ke kas negara, melainkan sejauh mana manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Aceh. “Jika gas Andaman hanya dialirkan keluar daerah, diolah di luar Aceh, sementara masyarakat Aceh hanya menerima dampak lingkungan dan janji-janji ekonomi, maka itu bukan pembangunan. Itu eksploitasi dengan wajah baru,” ujarnya. Ikram menilai pola pembangunan berbasis ekstraksi sumber daya alam tanpa penguatan industri lokal merupakan kesalahan yang tidak boleh diulangi. Ia menyoroti fakta bahwa hingga saat ini Aceh belum memiliki basis hilirisasi migas yang kuat, padahal daerah tersebut pernah menjadi pusat industri LNG terbesar di Indonesia melalui kawasan Arun di Lhokseumawe.
Menurutnya, keberadaan cadangan gas raksasa di South Andaman harus menjadi momentum strategis untuk membangkitkan kembali industri Aceh yang selama beberapa dekade terakhir mengalami perlambatan. “Gas Andaman seharusnya menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Aceh. Ini momentum untuk membangun industri petrokimia, pembangkit listrik, kawasan industri, hingga berbagai sektor turunan yang mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Aceh tidak boleh lagi diposisikan hanya sebagai daerah penghasil bahan mentah. Jangan lagi Aceh hanya dijadikan sumur. Jangan lagi Aceh hanya dijadikan tempat mengambil bahan mentah untuk dikirim ke daerah lain. Jika cadangan Andaman mencapai 10 TCF dan disebut sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, maka Aceh berhak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dari proyek tersebut,” ujar Ikram. Lebih jauh, ia mendesak pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan untuk membuka secara transparan skema pengelolaan proyek South Andaman kepada publik Aceh. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui secara jelas bagaimana pembagian manfaat ekonomi akan dilakukan, termasuk besaran pendapatan yang kembali ke daerah, peluang investasi lokal, serta komitmen penyerapan tenaga kerja Aceh. “Rakyat Aceh tidak boleh hanya dijadikan penonton yang mendengar angka-angka fantastis triliunan kaki kubik gas setiap tahun. Kami ingin tahu berapa yang kembali kepada Aceh. Berapa industri yang dibangun. Berapa tenaga kerja Aceh yang diserap. Berapa manfaat nyata yang diterima masyarakat,” tegasnya. Ia juga menekankan bahwa generasi muda Aceh akan terus mengawal setiap proses pengembangan South Andaman agar tidak mengulang sejarah panjang ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Ia berharap proyek South Andaman tidak hanya tercatat sebagai penemuan gas terbesar dalam sejarah modern Indonesia, tetapi juga menjadi tonggak lahirnya model pembangunan baru yang menempatkan masyarakat Aceh sebagai penerima manfaat utama. “Gas Andaman harus menjadi simbol kebangkitan ekonomi Aceh, bukan simbol baru penjajahan ekonomi terhadap tanah yang selama ini terus memberi kepada negara,” pungkas M. Ikram Al Ghifari.
