Banjarbaru — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring prakiraan musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang dari biasanya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi berkembangnya fenomena El Niño pada paruh kedua 2026, yang bisa memperparah kekeringan dan memperbanyak titik api di wilayah rawan.
“Kesiapsiagaan sudah kami tingkatkan sejak Maret,” kata Kepala BPBD Provinsi Kalsel, Ronny Eka Saputra. Menurutnya, upaya tersebut meliputi apel gabungan, rapat koordinasi lintas sektor, patroli terpadu, serta penguatan pemantauan hotspot berbasis data satelit. Aparat TNI/Polri, Dinas Kehutanan, dan pemerintah kabupaten/kota turut mengintensifkan langkah di lapangan.
Kalimantan Selatan tercatat sebagai salah satu dari enam provinsi prioritas nasional pengendalian karhutla pada 2026. Daerah seperti Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan, Kotabaru, serta Kota Banjarbaru dan sekitarnya diidentifikasi berisiko tinggi karena dominasi lahan gambut, semak belukar, dan hutan produksi yang mudah kering.
Para ahli menyebut sejumlah faktor yang meningkatkan risiko kebakaran: musim kemarau yang lebih awal dan panjang, penurunan kelembapan lahan gambut, praktik membuka lahan dengan pembakaran pada sektor perkebunan dan pertanian tradisional, vegetasi yang mudah terbakar seperti ilalang, serta angin kering yang mempercepat penyebaran api pada puncak musim kemarau.
Untuk meredam ancaman tersebut, pemerintah daerah menyiapkan personel dan peralatan pemadaman, memperketat patroli, dan meningkatkan sistem deteksi dini melalui satelit. BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyiapkan dukungan teknis dan opsi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) jika kondisi memperburuk pada Agustus–September mendatang.
Pemerintah mengimbau masyarakat tegas: jangan membakar lahan atau sampah secara terbuka. Pelaku pembakaran dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Warga diminta segera melapor bila menemukan titik api atau asap lewat kanal resmi BPBD kabupaten/kota agar respons pemadaman bisa cepat dan terkoordinasi.
Dampak karhutla tak hanya lokal. Selain menurunkan kualitas udara dan memicu gangguan pernapasan (ISPA), kabut asap dapat mengganggu transportasi udara, aktivitas ekonomi, merusak ekosistem, dan meningkatkan emisi karbon. “Kesiapsiagaan bukan hanya urusan pemerintah; peran masyarakat sangat menentukan,” tegas perwakilan Pemprov.
Sementara aparat terus memantau kondisi lapangan dan meningkatkan patroli, masyarakat diminta membantu dengan tidak membakar lahan, mematuhi aturan, serta menyebarkan informasi pencegahan di lingkungan masing-masing. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan warga, diharapkan angka kejadian karhutla di Kalsel dapat ditekan selama musim kemarau 2026.
