Jakarta – Koordinator Halaqoh BEM Pondok Pesantren Se-Indonesia Wilayah DKI Jakarta, Said Ahmad, melayangkan kritik terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengklaim bahwa pemulihan pascabencana di Aceh telah mencapai 100%. Pernyataan tersebut dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat terdampak di lapangan.
Said Ahmad menyampaikan bahwa indikator pemulihan yang digunakan pemerintah cenderung bersifat administratif, seperti relokasi korban dari tenda pengungsian ke hunian sementara (huntara). Menurutnya, langkah tersebut belum dapat dikategorikan sebagai pemulihan menyeluruh. “Memindahkan korban ke huntara tidak bisa serta-merta disebut sebagai pemulihan tuntas. Huntara bersifat sementara dan belum menjawab kebutuhan jangka panjang masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang belum terselesaikan secara komprehensif. Di antaranya adalah keterbatasan akses listrik di beberapa wilayah serta kondisi infrastruktur yang belum sepenuhnya pulih, terutama di daerah dengan akses terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa klaim pemulihan 100 persen masih terlalu dini.
Lebih lanjut, Said juga menyoroti belum optimalnya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Ia menilai pemerintah terlalu berfokus pada pembangunan fisik, sementara pemulihan mata pencaharian warga belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. “Tidak ada data konkret yang menunjukkan bahwa ekonomi masyarakat telah benar-benar pulih,” tambahnya.
Said Ahmad juga menilai bahwa klaim pemulihan 100 persen yang disampaikan Presiden tidak menutup kemungkinan didasarkan pada data yang tidak sepenuhnya faktual dari jajaran di bawahnya. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada seluruh pihak terkait di tingkat kementerian maupun pelaksana lapangan untuk menyampaikan data secara objektif, akurat, dan transparan. Menurutnya, penyajian data yang tidak sesuai fakta justru berpotensi menyesatkan pengambilan kebijakan dan merugikan masyarakat terdampak.
Ia turut mengkritisi pendekatan pemerintah yang bertumpu pada proyek pembangunan oleh BUMN. Menurutnya, pendekatan tersebut belum tentu mencerminkan kemandirian masyarakat lokal. Pemulihan pascabencana, tegasnya, seharusnya diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar penyelesaian proyek infrastruktur.
Sebagai penutup, Said Ahmad mendesak pemerintah untuk lebih transparan dan objektif dalam menyampaikan capaian pemulihan bencana kepada publik. Ia mengingatkan bahwa klaim yang terlalu optimistis berpotensi menutupi persoalan riil di lapangan serta mengabaikan kebutuhan masyarakat terdampak yang hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi.
