Kendari— Genap satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2025, Dewan Pengurus Wilayah Aliansi Mahasiswa Nusantara (DPW AMAN) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Dialog Kebangsaan dengan tema “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kebijakan, Harapan dan Dukungan Kaum Muda” di Kota Kendari. Acara yang juga menjadi bagian dari rangkaian menyambut Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober ini, bertujuan merefleksikan satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta menggali peran kaum muda dalam pembangunan daerah.
Hadir sebagai narasumber, Prof. Dr. H.M. Najib Husain S.Sos, M.Si (Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Haluoleo/Pengamat Politik Sultra), Triawan Rizbar Taha (Ketua BPD HIPMI Sultra), dan Firman Adhyaksa (Koordinator DPW AMAN Sultra).
Semangat Sumpah Pemuda dan Kolaborasi
Dalam sambutannya, Koordinator DPW AMAN Sultra, Firman Adhyaksa, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah momentum untuk menyambut Sumpah Pemuda. Ia berharap DPW AMAN dapat berkolaborasi dengan berbagai organisasi kemahasiswaan untuk berkontribusi aktif pada kemajuan Sulawesi Tenggara.
HIPMI Soroti Investasi dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Triawan Rizbar Taha, Ketua BPD HIPMI Sultra menyoroti pentingnya investasi untuk meningkatkan daya saing daerah. Ia menekankan bahwa masuknya investasi memerlukan dukungan masyarakat dan pemeliharaan iklim investasi yang kondusif, peningkatan infrastruktur, serta optimalisasi potensi lokal untuk menarik pelaku usaha.
Terkait program utama pemerintah, Triawan yakin program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan sukses. Meskipun pembangunan titik dapur MBG memerlukan kontribusi pihak swasta karena keterbatasan anggaran negara, program ini dinilai krusial, terutama kaitannya dengan kesehatan anak dan upaya menekan angka stunting di Indonesia.
“Secara ekonomi, fokus pemerintah satu tahun ini tertuju pada pertahanan pangan, dengan target Indonesia mencapai swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan internasional. Kami di HIPMI juga terus mensupport UMKM untuk menggerakkan roda perekonomian,” ujar Triawan. Namun, ia mengingatkan bahwa rasio pengusaha di Indonesia baru mencapai 4 persen, jauh dari angka ideal negara maju sebesar 10 persen. Ia pun mendorong generasi muda untuk berinovasi dan menjadi pelaku usaha.
Akademisi Kritik Komunikasi dan “Beban Masa Lalu” Kabinet
Pengamat politik Sultra, Prof. Dr. H.M. Najib Husain, memberikan pandangan kritis berdasarkan hasil survei kinerja pemerintah. Ia menyebut, meski survei Poltracking menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo-Gibran di angka 50 persen, survei dari Celios memberikan rapor yang berbeda, terutama dari sisi komunikasi pemerintahan.
Najib Husain menyoroti kelemahan di sisi komunikasi pemerintahan, yang tercermin dari pernyataan-pernyataan blunder menteri dan ketidaksesuaian pidato dengan kondisi lapangan. Ia mengkritik penempatan awal pejabat yang dianggap tidak memahami kondisi bangsa, termasuk kebijakan reshuffle yang menempatkan pejabat rangkap jabatan.
“Berdasarkan hasil kedua lembaga survei tersebut, memiliki kesamaan yaitu Prabowo masih menempatkan menteri-menteri pada zaman Jokowi,” ungkap Najib. Ia menyarankan agar pemerintahan Prabowo-Gibran menghilangkan beban masa lalu supaya para menteri bisa bekerja dengan lebih baik. Ia juga mempertanyakan revisi program kerja yang dijanjikan, termasuk dampak nyata dari program MBG.
“Mari kita tata kembali kabinet Prabowo-Gibran. Tetapi semua tersebut tergantung dari masyarakat yang memilih Prabowo-Gibran karena kalian semua yang memilih bagaimana Indonesia ke depan,” tegasnya.
Dalam sesi tanya jawab, Najib Husain mengapresiasi citra positif yang ditampilkan pemerintahan Prabowo-Gibran di forum internasional, yang jarang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Namun, ia menyayangkan kabinet yang “gemuk dan sulit bergerak” di tengah tuntutan efisiensi anggaran. Terkait isu membersihkan beban masa lalu, ia menilai Prabowo belum berani mengambil keputusan besar, meskipun memiliki hak prerogatif. Ia juga mengingatkan bahwa mahasiswa adalah pilar kelima demokrasi, yang memegang mandat apabila Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Media Massa tidak berjalan dengan semestinya.
Dialog Kebangsaan ini menunjukkan adanya harapan besar dari kaum muda, khususnya terkait investasi dan stabilitas pangan, yang diiringi dengan catatan kritis dari akademisi mengenai efektivitas dan komunikasi kabinet. Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi mahasiswa di Sulawesi Tenggara untuk berperan aktif dalam merefleksikan dan mengawal jalannya pemerintahan nasional.
