KABARCAKRAWALA.COM, Pekanbaru – 78 tahun Indonesia merdeka, permasalahan dari ujung tanah Sumatera sampai ke tanah Papua silih berganti hadir. Provinsi Riau salah satu daerah yang merasakan ragam persoalan tersebut. BEM UNRI sebagai poros pergerakan mahasiswa di Provinsi Riau menilai pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tidak tanggap dan tidak mampu menyelesaikan berbagai problematika yang ada di Provinsi Riau. Pada Rabu (16/08) pukul 17.00 WIB kemarin, BEM Universitas Riau melalui Kementerian Sosial Politik mengirimkan surat peringatan atas beragam permasalahan Indonesia terutama permasalahan yang ada di Riau bertepatan dengan 78 Tahun Kemerdekaan RI. Terdapat 5 poin tuntutan yang ditujukan BEM UNRI, diantaranya sebagai berikut:
- Menuntut Presiden Republik Indonesia bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk serius mengurus dan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja Pertamina Hulu Rokan paska 2 tahun masa peralihan.
- Mendesak Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera menyelesaikan segala bentuk proses pencairan DBH serta PI 10% Pertamina Hulu Rokan yang sudah seharusnya menjadi hak bagi Masyarakat Provinsi Riau.
- Mendesak Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar menyoroti dan ikut langsung membantu perbaikan jalanan rusak parah terpanjang yang ada di Provinsi Riau.
- Menuntut Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk turun langsung menyelesaikan permasalahan Karhutla, sengketa lahan, dan kerusakan lingkungan yang semakin parah di Provinsi Riau.
- Mendesak Presiden Republik Indonesia membantu serta mengambil alih perbaikan menyeluruh yang tidak mampu diselesaikan pemerintah provinsi dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Gubernur Riau.
Menteri Sosial Politik Muhammad Ravi menilai bahwa Pemerintah Provinsi Riau saat ini abai dengan kondisi masyarakat Riau. Sibuk mengadakan agenda seremonial ditengah banyaknya pekerjaan rumah yang belum mampu diselesaikan. Ia menyoroti masalah pertumbuhan ekonomi, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) hingga polusi udara Riau.
“Jerih payah pemerintah yang selalu ditampakkan di media hanya sebagian dari rangkaian pencitraan saja agar Pemerintah Provinsi Riau dinilai baik dengan tambahan beberapa penghargaan yang jauh dari realita kondisi lapangannya. Biarlah kebutaan Pemerintah Provinsi Riau tersebut terobati dengan surat peringatan yang kita tujukan langsung kepada Presiden Joko Widodo, agar semua permasalahan di Riau ini dapat diambil alih oleh pemerintah pusat dan dilakukan evaluasi terhadap kinerja Gubernur Riau yang hari ini menjabat, karena kita menilai bahwa Gubernur Riau tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik” Ucap Ravi.
Lebih lanjut, Khoirul Basar, Presiden Mahasiswa BEM Universitas Riau mengatakan, “tepat 17 Agustus merupakan HUT RI ke 78 tahun. Momentum kemerdekaan ini kami sampaikan surat peringatan kepada Presiden terkait 5 peringatan yang ini menjadi fokusan Presiden untuk memberikan kemerdekaan yang sejati kepada Masyarakat Riau. Jangan sampai Masyarakat Riau dijajah oleh kemiskinan, dijajah oleh banyaknya jalan rusak, dan dijajah oleh orang-orang yang mengedepankan kepentingan kelompok ketimbang kepentingan masyarakat dan kita tidak ingin lagi dijajah oleh asap karena Riau hari ini dibakar bukan terbakar. Maka, melalui surat peringatan ini kami mendesak Presiden RI untuk segera merealisasikan peringatan yang kami sampaikan.”
Melalui penyataan sikap yang dikirimkan, BEM Universitas Riau menyampaikan peringatan keras kepada Presiden Republik Indonesia untuk serius menyelesaikan permasalahan dan segera menghadirkan kebijakan konkret dalam waktu 3 x 24 jam.
