Konawe Selatan — Musim kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah perdesaan memberikan dampak signifikan terhadap sektor pertanian dan perkebunan hortikultura. Kondisi tersebut turut dirasakan oleh anggota Kelompok Tani Karya Tani yang menghadapi berbagai kendala dalam aktivitas pertanian, terutama terkait keterbatasan akses air dan meningkatnya biaya operasional.
Mustar, anggota Kelompok Tani Karya Tani, menyampaikan bahwa sejumlah petani memilih menghentikan sementara aktivitas tanam guna menghindari risiko gagal panen dan kerugian modal. Menurutnya, kondisi kemarau membuat ketersediaan air semakin terbatas, khususnya bagi petani yang mengembangkan tanaman hortikultura seperti cabai, timun, dan tomat.
“Daripada rugi dan modal habis, banyak anggota kelompok tani yang memilih berhenti menanam dulu selama kemarau ini,” ujar Mustar.
Mustar menjelaskan bahwa meskipun pemerintah daerah sempat menyalurkan bantuan berupa pompa air, pemanfaatannya di lapangan belum optimal. Kendala teknis, seperti kedalaman sumur bor yang kurang memadai, menyebabkan sumber air sulit diakses secara efektif. Selain persoalan irigasi, pengelolaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) serta kebingungan penyuluh dalam menyosialisasikan kebijakan baru juga menjadi perhatian.
Di sisi lain, Mustar menyebut ketergantungan anggota kelompok tani terhadap pupuk bersubsidi masih sangat tinggi. Adanya aturan pembatasan alokasi pupuk subsidi yang difokuskan pada komoditas pangan pokok tertentu menimbulkan kekhawatiran bagi petani yang mengusahakan komoditas non-prioritas. Menurutnya, selisih harga antara pupuk subsidi sebesar Rp90.000 per karung dengan pupuk non-subsidi yang mencapai Rp700.000 hingga Rp800.000 per karung sangat memberatkan petani.
“Kalau harus beralih total ke pupuk non-subsidi, biaya operasional membengkak dan hasil penjualan tidak bisa menutup modal,” tambah Mustar.
Mustar menambahkan, pihaknya berharap program pupuk bersubsidi tetap berjalan lancar dan tidak terhambat oleh aturan yang mempersulit petani, terutama mereka yang mengusahakan komoditas hortikultura. Menurutnya, dengan pasokan dan distribusi pupuk subsidi yang tepat sasaran, harga tetap terjangkau, serta pendampingan penyuluh yang jelas, petani dapat terus berproduksi dan tidak kehilangan modal. Jika kebutuhan pupuk terpenuhi, para petani di Konawe Selatan yakin dapat meningkatkan hasil panen dan turut menyukseskan program Presiden terkait ketahanan pangan nasional, karena ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada komoditas pangan pokok, tetapi juga pada ketersediaan hortikultura bagi masyarakat.
Terkait distribusi hasil panen, Mustar menyampaikan bahwa para petani selama ini masih bergantung pada tengkulak untuk memasarkan hasil pertanian ke Kota Kendari. Namun, fluktuasi harga di pasaran masih menjadi ancaman serius bagi petani. Saat terjadi panen raya dengan jumlah produksi melimpah, harga komoditas seperti jeruk nipis dapat anjlok hingga Rp100.000 per karung. Sebaliknya, ketika terjadi kelangkaan akibat kemarau, harga sejumlah jenis sayuran dan cabai dapat melonjak tajam.
Menghadapi kondisi tersebut, Mustar berharap pemerintah dapat memberikan fleksibilitas dalam kebijakan distribusi pupuk bersubsidi serta memastikan bantuan sarana dan prasarana pertanian, seperti fasilitas air dan Alsintan, diberikan secara tepat sasaran dan dapat difungsikan secara maksimal di lapangan.
