Oleh : Loa Murib
Renovasi hunian layak di Papua bukan sekadar program fisikpembangunan rumah, melainkan strategi besar pemerintahdalam mempercepat pemerataan pembangunan danmeningkatkan kualitas hidup masyarakat di Tanah Papua. Di tengah berbagai tantangan geografis, sosial, dan ekonomi, kebijakan perumahan yang terintegrasi antara pemerintah pusatdan daerah menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwakesejahteraan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaanIndonesia bagian barat, tetapi juga menjangkau wilayah timursecara adil dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat KoordinasiPercepatan Pembangunan Perumahan dan KawasanPermukiman yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeridi Jakarta. Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan dukungannya terhadap realisasi program Tiga JutaRumah yang menjadi inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dinilai strategis karena menyasar kebutuhandasar masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, melalui penyediaan hunian terjangkau dan layak huni.
Dorongan kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkanpeluang program tersebut menjadi sinyal kuat bahwapembangunan perumahan tidak dapat berjalan parsial. Tito Karnavian memandang bahwa kepala daerah memiliki tanggungjawab langsung dalam mengangkat harkat dan martabatmasyarakat melalui penyediaan hunian yang layak. Dukunganregulatif pun diperkuat dengan kebijakan pembebasan retribusiPersetujuan Bangunan Gedung serta Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang harus ditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Langkahini menunjukkan bahwa percepatan pembangunan bukan hanyasoal anggaran, tetapi juga penyederhanaan birokrasi dankeberpihakan kebijakan.
Optimalisasi Mal Pelayanan Publik di daerah juga menjadiinstrumen penting untuk memangkas waktu dan biaya perizinan. Dengan proses yang lebih cepat dan transparan, pembangunanrumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat segeradirealisasikan tanpa terhambat prosedur administratif yang berlarut-larut. Pendekatan kolaboratif antara pusat dan daerahinilah yang menjadi kunci agar program nasional benar-benarberdampak nyata di lapangan.
Di Papua, respons terhadap kebijakan tersebut tampak progresif. Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan bahwapemerintah provinsi siap menggenjot program bantuanperumahan melalui berbagai skema, mulai dari rumah subsidi, renovasi rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumahsusun. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintahdaerah tidak sekadar menjadi pelaksana, tetapi juga mitra aktifdalam merancang solusi yang sesuai dengan karakteristik sosialbudaya masyarakat Papua.
Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan kebutuhanperumahan di Papua masih cukup tinggi. Kondisi ini tidakterlepas dari realitas sosial di mana satu rumah kerap dihuni olehbeberapa generasi sekaligus. Dalam konteks budaya Papua yang menjunjung tinggi ikatan kekerabatan, pola hunianmultigenerasi menjadi hal lumrah. Namun di sisi lain, keterbatasan ruang dan kualitas bangunan yang belum memadaidapat berdampak pada kesehatan, kenyamanan, sertaproduktivitas keluarga.
Karena itu, target pembangunan dan renovasi rumah di Papua pada 2026 menjadi langkah strategis. Direncanakan sekitar 14 ribu unit rumah akan dibangun melalui berbagai skema bantuan, dengan tahap awal mencakup sekitar 2.100 unit renovasi rumahtidak layak huni yang dimulai pada Maret. Alokasi anggaranuntuk tahap awal tersebut menunjukkan adanya prioritas nyataterhadap perbaikan kualitas hunian masyarakat bawah. Renovasirumah kumuh bukan hanya memperbaiki struktur fisikbangunan, tetapi juga memulihkan rasa percaya diri danmartabat penghuninya.
Selain renovasi, pembangunan lima unit rumah susun di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Keerommemperlihatkan pendekatan yang adaptif terhadap kebutuhanwilayah perkotaan di Papua. Rumah susun menjadi solusi atasketerbatasan lahan sekaligus membuka peluang penataankawasan permukiman yang lebih tertib dan terencana. Sinergidengan balai perumahan dan kementerian teknis menunjukkanbahwa program ini dirancang secara sistematis, bukan sporadis.
Langkah percepatan ini juga memiliki implikasi ekonomi yang luas. Sektor perumahan memiliki efek berganda terhadappertumbuhan ekonomi daerah, mulai dari penyerapan tenagakerja konstruksi, peningkatan permintaan bahan bangunan lokal, hingga tumbuhnya usaha kecil di sekitar kawasan pembangunan. Dengan demikian, program renovasi dan pembangunan rumah di Papua bukan hanya kebijakan sosial, tetapi juga stimulus ekonomi yang mendorong perputaran ekonomi daerah.
Komitmen pemerintah pusat melalui dukungan regulasi dankebijakan fiskal, yang dipadukan dengan keseriusan pemerintahdaerah dalam pendataan dan eksekusi program, menjadikombinasi yang menjanjikan. Kolaborasi lintas kementerian danlembaga, termasuk pemanfaatan data statistik yang akurat, memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan menjawabkebutuhan riil masyarakat.
Renovasi hunian layak untuk Papua pada akhirnya bukan hanyatentang membangun dinding dan atap baru. Kebijakan inimerupakan simbol kehadiran negara yang nyata di tengahmasyarakat, terutama bagi mereka yang selama ini hidup dalamketerbatasan. Ketika rumah menjadi lebih layak, lingkunganmenjadi lebih tertata, dan akses kepemilikan menjadi lebihmudah, maka fondasi kesejahteraan pun semakin kokoh. Inilahstrategi percepatan pemerataan pembangunan yang tidak hanyaterlihat dalam angka-angka target, tetapi terasa langsung dalamkehidupan sehari-hari masyarakat Papua.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur
