KABARCAKRAWALA.COM, Riau – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Daerah Riau melalui Koordinator Daerah (Korda) Riau memberikan evaluasi terhadap 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran serta kinerja beberapa kepala daerah di Riau. Salah satu isu utama yang disoroti adalah keterlambatan pencairan beasiswa, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, termasuk Kabupaten Bengkalis, Pelalawan, dan Rokan Hilir.
Korda Riau menilai bahwa keterlambatan ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh pemerintah daerah adalah belum turunnya dana bagi hasil (DBH) dari pusat. Namun, menurut BEM SI, seharusnya pemerintah daerah memiliki solusi agar anggaran pendidikan tetap berjalan tanpa terhambat.
“100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan keuangan daerah. Begitu juga dengan para kepala daerah di Riau yang belum memiliki kebijakan solutif terkait beasiswa dan kesejahteraan mahasiswa,” tegas Muhammad Yusuf Alfian selaku Korda Riau.
BEM SI Riau juga mengkritik kinerja Bupati Bengkalis, Bupati Pelalawan, dan Bupati Rokan Hilir yang dinilai kurang responsif dalam menangani keterlambatan pencairan beasiswa dan berbagai permasalahan daerah lainnya. Mereka mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk lebih serius dalam menyelesaikan persoalan anggaran agar mahasiswa tidak terus menjadi korban ketidaktegasan kebijakan.
Dengan kondisi ini, BEM SI Riau menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan siap menggelar aksi jika tidak ada solusi nyata dalam waktu dekat.
