Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Fakultas Teknik (FT) Universitas Halu Oleo (UHO) lakukan aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Aksi unjuk rasa ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto mengenai m Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Mentri Pergerakan FT UHO, Wahyu Hidayat mengatakan, bahwa melakukan penolakan secara tegas terhadap efisiensi anggaran disektor kesehatan
dan pendidikan.
“Kami menolak efisiensi anggaran disektor pendidikan dan kesehatan karna mengancam investasi masa depan bangsa,” katanya, Rabu (19/2/2025).
Massa aksi juga menuntut adanya pemberian hak-hak berupa Tunjangan kinerja (Tukin) bagi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepastian kesejahteraan tenaga pendidik.
Selain itu, DPRD Sultra diminta untuk meninjau kembali program makan bergizi gratis dengan
mempertimbangkan efektivitas, transparansi dan dampak kebijakan terhadap masyarakat luas.
Kemudian, meminta agar kebijakan pembangunan infrastruktur untuk sepenuhnya dipertahankan.
Pihaknya juga meminta kebijakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 untuk segera dilakukan evaluasi lebih lanjut.
Terakhir, menuntut adanya transparansi anggaran yang dialokasikan ke berbagai kementrian tertentu sesuai
dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Disaat yang sama, saat massa aksi bertandang ke gedung DPRD Sultra, Ketua DPRD Sultra La Ode Tariala tidak berada di tempat.
Sehingga kedatangan massa aksi disambut oleh PIt. Sekretaris DPRD Sultra Andi Rajalangi Sadapotio beserta jajarannya.
Andi Rajalangi Sadapotto menjelaskan bahwa akan meneruskan aspirasi massa aksi ke Ketua DPRD Sultra.
“Kami akan meneruskan aspirasi adik-adik ke pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti, tutupnya.
