KABARCAKRAWALA.COM, Denpasar – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menetapkan status siaga darurat hingga 14 hari mendatang. Penetapan status itu berdasarkan eskalasi bencana kekeringan yang terjadi di Bali akhir-akhir ini.
“Melihat perkembangan situasi yang ada untuk perlindungan masyarakat dan meningkatkan kesiapsiagaan, serta memudahkan akses, kami sepakat menetapkan 14 hari ke depan status siaga darurat dalam rangka mempercepat pemadaman api yang saat ini sedang terjadi, termasuk menyalurkan bantuan kepada daerah-daerah yang dalam kondisi krisis air bersih atau kekeringan,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra seusai acara kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di kantor Gubernur Bali, Kamis (19/10/2023).
Mahendra dalam laporannya menjabarkan dampak iklim ekstrem di Bali periode Juli-Oktober 2023 mengakibatkan 113 banjar mengalami krisis air bersih. Selain itu, Pemprov Bali juga mencatat 10 kasus kebakaran hutan atau lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Buleleng, Karangasem, dan Bangli. Selain karhutla, sejumlah tempat pembuangan akhir (TPA) di Bali juga mengalami kebakaran, yakni TPA Suwung (Denpasar), TPA Mandung (Tabanan), dan TPA Temesi (Gianyar).
Dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana bersama BNPB itu, Kepala Pelaksana BPBD Bali I Made Rentin mengatakan, ada dua permohonan dalam situasi ini yaitu, permohonan kelengkapan alat untuk penanganan kedaruratan kekeringan di seluruh Bali dan penerapan teknologi modifikasi cuaca (TMC) mengingat berdasarkan data BMKG Wilayah III Denpasar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem serta Kecamatan Kubutambahan dan Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng lebih dari 94 hari berstatus hari tanpa hujan (HTH).
Menanggapi permohonan Pemprov Bali, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meminta agar daerah segera mengajukan peralatan yang dibutuhkan. Suharyanto berjanji menurunkan armada dan peralatan penyemaian, namun masih menunggu pesawat yang saat ini sedang difokuskan untuk menangani bencana di daerah lain.
Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah III, I Nyoman Gede Wiryajaya mengatakan, untuk melakukan TMC pihaknya harus memastikan posisi dan keberadaan awan. Segera setelah disetujui untuk menerapkan teknologi ini maka BMKG akan memantau posisi dan arah pergerakan awan ke Bali, baik melalui arah Banyuwangi, atau pun Lombok. Perkiraan musim hujan di Bali dimulai pertengahan November. Daerah yang terakhir masuk musim penghujan adalah Buleleng bagian barat dan Nusa Penida, yang diperkirakan memasuki musim hujan akhir Desember.
Sementara itu, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, saat ini wilayahnya membuang sampah sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA) Kelating, Tabanan, sebagai imbas dari kebakaran TPA Suwung yang berlangsung sejak Kamis (12/10) lalu. Jaya Negara mengatakan awalnya mereka membawa sampah ke TPA Mandung, Tabanan, dan TPA Temesi, Gianyar, namun tak lama setelah terjadi kebakaran lahan di TPA Suwung, dua tempat pembuangan tersebut turut dilalap si jago merah. “Sementara ini baru ke Tabanan (TPA Kelating), Temesi kan kebakaran kemarin, tidak enak juga. Nanti asapnya juga belum kondusif, syukur sekarang Tabanan bisa membantu melalui TPA yang ada di Kelating itu,” katanya.
Hingga saat ini, kondisi kebakaran di TPA Suwung semakin menurun dengan kepekatan asap di bawah 50 persen dan sudah berwarna putih. Dalam rangka mendukung percepatan penanganan kebakaran, Pemkot Denpasar mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor: 364/1859/Satpol PP Tahun 2023. SE tersebut mengatur tentang penghentian sementara penggunaan lampu laser/lampu sorot pemecah awan/meniadakan hujan hingga 25 Oktober yang ditandatangani Wali Kota Denpasar.
Terkait permasalahan pengelolaan sampah, Bali memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan telah membangun Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS3R) namun belum berjalan dengan optimal. Idealnya, pemilahan sampah dari sumber bisa mengurangi volume sampah secara drastis.
“Kenapa? Karena yang kita produksi RDF (Refuse Derived Fuel) dan RDF-nya masih tidak karena Bali ini island (pulau) sementara offtaker-nya ada di Jawa. Jadi biaya logistiknya lebih mahal daripada biaya harganya. Jadi itu belum ketemu,” kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana di Kementerian Bappenas (Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Ervan Maksum pada Kamis (19/10/2023).
Berkaca dari kasus TPA Suwung, Ervan menambahkan, TPST harus cepat didorong untuk offtaker-nya. Disamping itu, ia meminta masyarakat agar dapat memilah sampah dari sumber. Pasalnya, 70 persen sampah di Bali merupakan sampah organik. Pihaknya pun menginisiasi untuk dilakukannya peremajaan tanah.
“Jadi kita ada dua produk di TPST. Pertama kompos dan kedua RDF. Kompos ini kita banyak lahan yang harus kita remajakan. Itu butuh pembiayaan dan kerjasama untuk mereboisasi,” jelasnya.
Disinggung terkait target penutupan TPA Suwung, pihaknya menyampaikan, mesin compresing di Denpasar dan Mengwi mesti diperbaiki terlebih dahulu. Pihaknya meyakini tidak sampai tiga bulan karena offtaker-nya sudah ada. Menurutnya, TPA Suwung sebetulnya sangat siap ditutup karena instrumen dari bawah TPS3R yang dibuat cukup banyak. Selain itu, TPST juga akan dibuat di Gianyar.
“Contohnya kita lihat Banyumas berhasil dia (mengelola sampah) 520 ton, tidak ada TPA. Semua terurai. Hanya saja pabrik semennya di Cilacap, jaraknya hanya 80 km. Kita tadinya di Celukan Bawang tiba-tiba harus ke Jawa melewati kapal dan itu mahal. Nah itu ada masalah yang baru buat kita adalah logistik,” tandasnya.
Sementara itu, TPA Temesi, di Gianyar yang sempat terbakar telah normal, Kamis (19/10/2023). Tidak terdapat asap lagi, pasca kebakaran. Dalam mengantisipasi terulang kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gianyar pun menyemprot secara rutin. Kepala DLH Gianyar, Ni Made Mirnawati mengatakan, sebelum terbakar, DLH Gianyar menyemprot berselang dua hari yang bertujuan untuk mendinginkan sampah dan gas metana yang terkubur di bawah tumpukan sampah. Saat ini, penyemprotan dilakukan setiap hari.
