Batam, 14 Februari 2025 – Koordinator Daerah BEM SI Kerakyatan Kepulauan Riau, Alexander Manurung, menyampaikan keprihatinannya terhadap kebijakan pemerintah Prabowo-Gibran yang memangkas anggaran sektor pendidikan sebesar Rp22,5 triliun dan sektor kesehatan sebesar Rp19,6 triliun. Kebijakan ini dinilai tidak hanya tidak bijak tetapi juga mengancam akses masyarakat terhadap dua sektor esensial yang menjadi fondasi kesejahteraan bangsa.
Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan menjadi kunci utama dalam memajukan masyarakat Indonesia. Pemangkasan anggaran ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang memahami prioritas kebutuhan rakyat. Dampaknya dapat dirasakan secara langsung, terutama oleh masyarakat miskin yang semakin terpinggirkan karena berkurangnya dukungan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
“Kami menilai bahwa langkah ini adalah tindakan yang tidak strategis dan berpotensi merugikan masa depan bangsa. Alih-alih memotong anggaran di sektor lain yang kurang berdampak langsung terhadap masyarakat, pemerintah justru memutus salah satu nadi pembangunan bangsa. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ini lebih berorientasi pada kepentingan jangka pendek daripada keberlanjutan,” tegas Alexander Manurung.
Kebijakan pemangkasan ini diduga kuat dialihkan untuk mendukung program populis makan bergizi gratis, yang membutuhkan anggaran besar untuk pelaksanaannya. Namun, program populis semacam ini, meskipun bertujuan baik, tidak seharusnya mengorbankan sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan.
BEM SI Kerakyatan Kepulauan Riau menilai bahwa kebijakan ini mencerminkan ambisi pemerintah yang terlalu tinggi untuk memberikan citra baik, namun justru berpotensi menambah beban bagi masyarakat miskin. Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, pemotongan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan hanya akan memperburuk kesenjangan sosial dan menciptakan ketidakadilan yang semakin mendalam.
Sebagai suara mahasiswa, BEM SI Kerakyatan Kepulauan Riau menyerukan kepada pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan ini dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan. Bangsa ini tidak akan maju tanpa pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai. Pemerintah harus menyadari bahwa membangun masa depan bangsa tidak bisa dilakukan dengan mengorbankan kebutuhan dasar rakyat.
