BeritaEkonomiHukumNasionalPolitikSulawesi Barat

Gubernur Dipilih Rakyat, Bukan Korporasi! PKC PMII SULBAR Soroti Lemahnya Keberpihakan SDK Dalam Kasus LTJ

0
×

Gubernur Dipilih Rakyat, Bukan Korporasi! PKC PMII SULBAR Soroti Lemahnya Keberpihakan SDK Dalam Kasus LTJ

Sebarkan artikel ini
Khalil Jibran (Sekretaris Umum PKC PMII Sulbar)
Khalil Jibran (Sekretaris Umum PKC PMII Sulbar)

MAMUJU, SULAWESI BARAT – Sekretaris Umum Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sulawesi Barat, Khalil Jibran, melontarkan kritik keras terhadap sikap Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka (SDK) dalam merespons penolakan masyarakat terhadap rencana eksplorasi Logam Tanah Jarang (LTJ) di Botteng dan Takandeang, Kabupaten Mamuju.

Jibran menilai, sikap pemerintah yang masih membuka ruang pengembangan proyek LTJ di tengah penolakan masyarakat menunjukkan persoalan serius dalam keberpihakan kebijakan. Pemerintah dinilai lebih sibuk membicarakan kelanjutan investasi dibandingkan memastikan perlindungan tanah, sumber air, lingkungan, dan ruang hidup masyarakat.

“SDK harus ingat, jabatan gubernur diperoleh dari mandat rakyat, bukan mandat korporasi. Jangan sampai pemerintah begitu cepat membuka pintu bagi investor, tetapi lambat mendengar suara masyarakat yang sedang mempertahankan tanah dan kehidupannya. Gubernur tidak boleh lebih takut kehilangan investor daripada kehilangan kepercayaan rakyat,” tegas Jibran.

Ia juga mengingatkan SDK agar tidak memandang rakyat hanya sebagai kekuatan elektoral yang dibutuhkan setiap lima tahun sekali.

“SDK harus memahami bahwa rakyat bukan objek kekuasaan, bukan pula sekadar angka dalam perolehan suara Pilkada. Rakyat adalah pemilik kedaulatan. Karena itu, jangan hanya mengingat rakyat setiap lima tahun ketika membutuhkan suara mereka, lalu mengabaikan jeritan mereka ketika tanah, sumber air, dan ruang hidupnya terancam,” tegasnya.

Menurut Jibran, penolakan masyarakat Botteng dan Takandeang bukan sekadar persoalan komunikasi atau kurangnya sosialisasi. Ada kekhawatiran mendasar mengenai ancaman kerusakan lingkungan, keberlanjutan sumber air, kebun produktif, kepastian tanah, dan masa depan generasi mendatang. Karena itu, penolakan tersebut harus dijawab dengan kebijakan yang berpihak, bukan sekadar pendekatan administratif untuk melancarkan investasi.

Jibran juga menyoroti pertemuan Pemprov Sulbar bersama PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas), Badan Industri Mineral (BIM), dan Forkopimda pada 19 November 2026. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa pengeboran tahap pertama telah mencapai 72 titik, dengan rencana penambahan 630 titik berikutnya.

“Ini kontradiksi yang harus dijelaskan pemerintah. Bagaimana mungkin rencana penambahan 630 titik pengeboran dibicarakan ketika keberatan masyarakat belum memperoleh penyelesaian yang jelas? Apakah pembangunan sedang diarahkan untuk kesejahteraan rakyat atau justru memperluas kepentingan industri ekstraktif? Jangan sampai investasi dihitung sebagai keuntungan, sementara risiko ekologis dibebankan kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut Jibran, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi dan potensi kekayaan mineral. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, tidak boleh ada pembangunan yang mengorbankan hak masyarakat atas tanah, lingkungan yang sehat, dan keberlanjutan sumber penghidupan.

“Jangan jadikan jargon hilirisasi dan investasi strategis sebagai alasan untuk mengabaikan suara rakyat. Pemerintah seharusnya memastikan korporasi tunduk pada kepentingan publik, bukan membuat masyarakat berhadapan sendirian dengan kekuatan korporasi,” lanjutnya.

Atas persoalan tersebut, PKC PMII Sulawesi Barat mendesak Gubernur Suhardi Duka untuk memberikan sikap terbuka dan tegas terhadap penolakan masyarakat, memastikan seluruh keberatan warga ditindaklanjuti secara transparan, serta tidak mendorong tahapan pengembangan proyek sebelum persoalan hak masyarakat, lingkungan, dan kepastian hukum diselesaikan.

SDK harus menentukan sikap secara jelas, memastikan perlindungan masyarakat atau terus membuka ruang bagi ekspansi proyek yang masih ditolak warga. Jabatan gubernur hanya sementara, tetapi tanah yang dirampas, sumber air yang rusak, dan ruang hidup yang hancur dapat menjadi penderitaan lintas generasi. Jangan sampai SDK dikenang sebagai gubernur yang berhasil membuka jalan bagi investasi, tetapi gagal berdiri ketika rakyatnya sendiri membutuhkan perlindungan. Sejarah tidak hanya akan mencatat berapa besar investasi yang masuk ke Sulawesi Barat, tetapi juga akan mencatat bagaimana pemerintah memperlakukan rakyatnya ketika mereka berjuang mempertahankan tanah dan kehidupannya, tutup Khalil Jibran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *