
Banjarbaru – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Selatan terus mengoptimalkan berbagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan kelebihan kapasitas (overcapacity) pada lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan). Penanganan dilakukan secara bertahap melalui pemerataan penghuni, optimalisasi program pembinaan, serta penguatan koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait.
Berdasarkan data pemasyarakatan per 3 November 2026, jumlah penghuni lapas dan rutan di Kalsel mencapai sekitar 8.463 orang, sementara kapasitas ideal hanya 4.382 orang. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat keterisian mencapai sekitar 193 persen, sehingga diperlukan langkah berkelanjutan untuk menjaga kualitas pelayanan, keamanan, dan pembinaan warga binaan.
Humas Kanwil Ditjenpas Kalimantan Selatan, Arbiansyah, menjelaskan bahwa persoalan kelebihan kapasitas masih menjadi tantangan di sejumlah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan. Namun, pihaknya terus melakukan upaya penanganan melalui redistribusi warga binaan dari lapas yang memiliki tingkat kepadatan tinggi menuju fasilitas lain yang masih memungkinkan untuk menerima tambahan penghuni.
Langkah pemerataan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas fasilitas, aspek keamanan, serta kondisi sosial warga binaan, termasuk kedekatan dengan keluarga. Dengan demikian, kebijakan pemindahan tidak hanya berorientasi pada pengurangan kepadatan, tetapi juga tetap memperhatikan keberlangsungan proses pembinaan dan dukungan keluarga.
Selain pemerataan penghuni, penanganan jangka panjang juga memerlukan optimalisasi pemberian hak integrasi bagi narapidana yang memenuhi ketentuan hukum, seperti pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Penguatan koordinasi antaraparat penegak hukum, penanganan perkara narkotika melalui mekanisme rehabilitasi bagi pihak yang memenuhi syarat, serta pengembangan alternatif pemidanaan menjadi bagian penting dalam mengurangi tekanan terhadap kapasitas hunian.
Di sisi lain, peningkatan kualitas pembinaan keterampilan, pendidikan, dan kemandirian warga binaan juga perlu terus diperkuat untuk mendukung proses reintegrasi sosial sekaligus menekan risiko pengulangan tindak pidana setelah menjalani masa hukuman.
Melalui strategi yang terukur dan kolaborasi lintas sektor, upaya penanganan kelebihan kapasitas di Kalimantan Selatan diharapkan dapat berlangsung secara efektif dan berkesinambungan. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, aman, tertib, serta berorientasi pada pemulihan dan pembinaan warga binaan.









