Oleh: Fajar Aditya Mahendra*
Dunia riset dan pengamatan politik nasional mendadak riuh setelah munculnya pernyataan kontroversial dari pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani. Langkah akademisi senior tersebut dalam melontarkan narasi yang menjurus pada upaya penggulingan Presiden RI Prabowo Subianto memicu gelombang kritik hebat dari berbagai lapisan pemangku kepentingan.
Fenomena tersebut lantas memunculkan keraguan besar publik terhadap kredibilitas riset yang selama ini diproduksi oleh sosok tersebut, mengingat adanya irisan tajam antara peran sebagai peneliti independen dengan narasi politik yang bersifat provokatif.
Publik menilai bahwa seorang peneliti seharusnya menjaga jarak yang sehat dari aktivitas politik praktis, apalagi yang bersifat inkonstitusional. Ketika seorang tokoh riset mulai menggaungkan ajakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah, maka seluruh produk intelektual yang dihasilkan sebelumnya secara otomatis berada di bawah bayang-bayang prasangka subjektivitas. Narasi tersebut bukan lagi sekadar kritik akademik, melainkan telah bergeser menjadi agitasi politik yang membahayakan tatanan demokrasi Indonesia.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, melontarkan respons sangat tegas terhadap sikap Saiful Mujani tersebut. Sarmuji memperingatkan agar tidak ada satu pun pihak yang mencoba mengusik stabilitas kepemimpinan nasional yang tengah berjalan.
Ia mengibaratkan pemerintahan Presiden Prabowo layaknya sebuah kereta api yang sedang melaju kencang di atas rel yang benar. Menurut pandangannya, menghentikan kereta tersebut di tengah jalan hanya akan memberikan kerugian besar bagi rakyat banyak yang bertindak sebagai penumpang kebijakan negara.
Sarmuji memandang bahwa sirkulasi kepemimpinan nasional di Indonesia sudah memiliki jalur yang ajeg dan diatur secara konstitusional melalui mekanisme pemilihan umum. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo saat ini sedang mencurahkan seluruh energi untuk mewujudkan visi kesejahteraan rakyat, sehingga upaya delegitimasi merupakan tindakan yang tidak produktif. Sarmuji meyakini jika stabilitas negara terganggu, maka rakyat kecil yang akan menanggung dampak paling pahit dari ketidakpastian tersebut.
Senada dengan hal itu, Ketua Koordinator Relawan Prabowo Digital Team (PRIDE), Anthony Leong, menyoroti sisi legitimasi kekuasaan dalam kerangka negara hukum. Anthony menekankan bahwa kekuasaan Presiden Prabowo lahir dari mandat rakyat yang sah melalui proses demokrasi yang diakui secara legal.
Ia menganggap narasi yang didorong oleh Saiful Mujani berpotensi merusak tatanan demokrasi karena berusaha membangun tekanan di luar mekanisme elektoral dan ketatanegaraan yang berlaku.
Anthony menjelaskan bahwa meskipun kritik merupakan bagian penting dari demokrasi, penyampaiannya harus tetap bersandar pada argumentasi berbasis data dan etika publik. Ia melihat adanya risiko besar berupa ketidakpastian nasional jika perubahan kekuasaan dipaksakan melalui jalur ekstra-konstitusional.
Dalam situasi global yang penuh gejolak, Anthony berpendapat bahwa Indonesia lebih membutuhkan konsolidasi internal dibandingkan polarisasi yang tajam. Ia juga mengingatkan bahwa ketidakstabilan politik biasanya berbanding lurus dengan kemerosotan ekonomi, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan pelaku usaha dan menghambat penciptaan lapangan kerja.
Di sisi lain, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, turut menyayangkan munculnya ajakan yang dinilai melenceng dari prinsip demokrasi tersebut. Fahri meminta seluruh elemen bangsa untuk tetap berpegang teguh pada konsep demokrasi konstitusional.
Ia menyarankan agar tidak ada ruang sedikit pun bagi tindakan inkonstitusional karena hal tersebut akan menciptakan preseden buruk yang membahayakan masa depan negara. Fahri mengingatkan bahwa dalam sistem ketatanegaraan, pertanggungjawaban kerja pemerintah tidak hanya berada pada pundak eksekutif semata, melainkan melibatkan berbagai rumpun kekuasaan lainnya.
Oleh karena itu, kekompakan nasional menjadi harga mati yang tidak boleh dikorbankan demi syahwat politik sesaat. Bagi Fahri, berbicara dalam koridor hukum adalah satu-satunya cara yang bermartabat dalam memberikan masukan kepada pemerintah.
Munculnya gelombang protes ini menjadi tamparan keras bagi integritas lembaga riset di Indonesia. Ketika seorang pakar yang memimpin lembaga riset ternama mulai kehilangan objektivitasnya, maka kepercayaan publik terhadap data-data politik yang dihasilkan akan luntur secara perlahan.
Kasus Saiful Mujani tersebut menjadi pelajaran berharga bahwa objektivitas adalah napas utama dalam dunia penelitian. Narasi penggulingan kekuasaan bukan saja mencederai nilai-nilai akademik, tetapi juga menunjukkan adanya pergeseran peran dari pengamat menjadi pemain politik yang cenderung destruktif terhadap stabilitas nasional.
Kesimpulan dari berbagai kritik tersebut bermuara pada satu titik: kredibilitas riset tidak bisa dipisahkan dari sikap personal sang peneliti. Ketika seorang akademisi yang seharusnya menjadi kompas moral dan intelektual justru terjebak dalam narasi yang provokatif, maka seluruh kualitas keilmuan serta objektivitas data yang ia miliki akan terus dipertanyakan oleh masyarakat luas.
Keraguan tersebut muncul karena publik sulit membedakan antara temuan ilmiah yang murni dengan agenda politik terselubung yang bersifat destruktif. Ke depan, publik sangat berharap agar para intelektual dan lembaga riset lebih bijak dalam menyuarakan pendapat serta tetap berdiri tegak di atas jalur konstitusi. Integritas seorang pengamat sejatinya terletak pada komitmennya untuk mengedukasi, bukan memprovokasi, demi menjaga keutuhan serta stabilitas bangsa dan negara di masa depan. (*)
*) Peneliti Sosial Politik dan Tata Negara
