Pernyataan Sikap GMAM terkait Rencana Berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2027

Jakarta – (9/3) Gerakan Mahasiswa Aceh Menggugat (GMAM) menyatakan sikap tegas menolak wacana berakhirnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh pada tahun 2027 tanpa adanya kejelasan skema keberlanjutan dari pemerintah pusat. GMAM menilai penghentian Dana Otsus secara sepihak berpotensi menciptakan ketidakpastian pembangunan serta memicu kekecewaan masyarakat Aceh terhadap komitmen negara dalam menjaga perdamaian yang telah disepakati.

Koordinator GMAM, Mahdi Arifan, menegaskan bahwa Dana Otsus bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan bagian dari komitmen politik negara yang lahir dari sejarah panjang konflik dan perjuangan rakyat Aceh hingga tercapainya kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan rakyat Aceh.

Menurutnya, apabila pemerintah pusat mengabaikan keberlanjutan Dana Otsus tanpa solusi yang jelas, maka hal tersebut berpotensi mencederai semangat perdamaian serta mengikis kepercayaan masyarakat Aceh terhadap komitmen negara dalam menuntaskan agenda pembangunan dan rekonsiliasi pascakonflik.

Mahdi juga menilai bahwa hingga saat ini Aceh masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan akses ekonomi masyarakat, hingga berbagai persoalan sosial yang belum sepenuhnya terselesaikan. Oleh karena itu, penghentian Dana Otsus tanpa kebijakan pengganti yang jelas dinilai sebagai langkah yang tidak sensitif terhadap kondisi riil masyarakat Aceh.

Ia menambahkan bahwa selama hampir dua dekade implementasinya, Dana Otsus telah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan Aceh, khususnya di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian, berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi Aceh menunjukkan bahwa dukungan negara masih sangat dibutuhkan.

“Jika pemerintah pusat benar-benar berkomitmen menjaga perdamaian Aceh, maka keberlanjutan Dana Otsus harus menjadi prioritas. Mengabaikan hal ini sama saja dengan mempertaruhkan kepercayaan rakyat Aceh terhadap komitmen negara,” tegas Mahdi.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh, termasuk pemimpin daerah, mahasiswa, serta pemuda Aceh di Jakarta untuk bersama-sama mengawal masa depan Aceh dan memastikan bahwa komitmen negara terhadap perdamaian dan pembangunan Aceh tidak berhenti hanya pada retorika politik semata.