Batam, 29 Maret 2025, Aliansi BEM SI Kerakyatan Kepulauan Riau mendesak Pemerintah Kota Batam untuk mengambil langkah tegas dalam memberantas praktik mafia lahan yang telah lama meresahkan masyarakat. Keberadaan oknum-oknum yang bermain dalam penguasaan lahan secara ilegal hanya menguntungkan segelintir pihak tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan.
Koordinator BEM SI Kerakyatan Kepulauan Riau, Alexander Manurung, menyoroti bahwa permasalahan mafia lahan di Batam bukan sekadar isu biasa, melainkan telah menjadi ancaman serius bagi keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kasus terbaru yang mencuat adalah penimbunan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Baloi, Lubuk Baja, Batam, yang diduga melibatkan salah satu anggota aktif DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
“Kami tegaskan bahwa tindakan penimbunan Daerah Aliran Sungai ini tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga berpotensi memicu bencana ekologis yang akan berdampak langsung pada masyarakat sekitar. Lebih parah lagi, keterlibatan oknum legislatif dalam praktik ilegal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang yang mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. BEM SI Kerakyatan Kepulauan Riau mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas,” ujar Alexander Manurung.
Penimbunan DAS di Baloi, Lubuk Baja, Batam, menjadi sorotan utama karena aktivitas tersebut berdampak pada aliran air yang dapat menyebabkan banjir di berbagai titik. Selain itu, tindakan tersebut menunjukkan bahwa masih banyak praktik penguasaan lahan yang tidak bertanggung jawab, dilakukan dengan mengorbankan hak masyarakat dan kelestarian lingkungan.
BEM SI Kerakyatan Kepulauan Riau Alexander Manurung juga mendesak agar aparat penegak hukum, baik dari tingkat pusat maupun daerah, untuk segera mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.
“Kami mendesak Pemerintah Kota Batam dan instansi terkait untuk tidak hanya sekadar menindak pelaku di lapangan, tetapi juga membongkar jaringan mafia lahan yang lebih luas. Kami juga meminta agar pengawasan terhadap kawasan-kawasan strategis di Batam diperketat guna mencegah praktik serupa di masa mendatang, “tambahnya.”
BEM SI Kerakyatan Kepulauan Riau berkomitmen untuk terus mengadvokasi kepentingan rakyat dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tetap berpihak pada masyarakat. Dalam waktu dekat, kita akan buat gerakan, dan aksi nyata guna menyuarakan pentingnya keadilan dalam pengelolaan lahan di Batam. “Tutupnya”
