Surakarta – Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Surakarta, Ridwan Nur Hidayat, menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak efektif dan cenderung merugikan rakyat. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa sejak awal masa pemerintahan Presiden Prabowo, mahasiswa sudah berkali-kali dibuat kecewa, terutama terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sejumlah kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi negara saat ini.
“Periode Prabowo sangat kacau. Dari awal periode, kita mahasiswa sudah dikecewakan. Contohnya dalam efisiensi anggaran, pendidikan yang seharusnya dinomor satukan malah justru dinomor duakan. Padahal, tanpa pendidikan yang kuat, masyarakat tidak akan berkembang cerdas,” ujar Ridwan dengan tegas.
Soroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dinilai Tidak Tepat Sasaran
Salah satu yang menjadi sorotan Ridwan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai program unggulan Presiden Prabowo. Menurutnya, program tersebut tidak dijalankan secara efektif dan justru membebani anggaran negara.
“Tujuannya memang bagus untuk mengentaskan stunting, tetapi pelaksanaannya harus fokus di daerah pedalaman dan pedesaan yang benar-benar membutuhkan. Kalau dipaksakan merata di seluruh Indonesia, jelas anggarannya tidak mencukupi,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pelaksanaan program MBG yang terkesan hanya terpusat di perkotaan sehingga lebih mirip pencitraan politik. Bahkan, ia menyinggung kasus keracunan makanan pada uji coba MBG di Sukoharjo. “Ada 54 siswa yang keracunan. Itu bukti bahwa pengawasan terhadap kualitas makanan belum maksimal. Seharusnya makanan yang diberikan menambah gizi, bukan menimbulkan masalah kesehatan,” tegasnya.
Ridwan menilai pemerintah gagal menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Ia menyoroti efisiensi anggaran yang justru menomorduakan pendidikan. “Seharusnya pendidikan dinomor satukan. Kalau masyarakat tidak dicerdaskan, negara ini akan sulit berkembang. Justru sekarang pendidikan seolah dipinggirkan,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi ini akan berdampak pada cara berpikir masyarakat. “Kalau rakyat tidak pintar, bagaimana negara bisa maju? Pemerintah justru takut jika masyarakatnya cerdas, karena suara kritis dianggap ancaman, bukan aspirasi,” tambahnya.
Kenaikan Pajak Dinilai Membebani Rakyat
Ridwan juga mengkritik kenaikan PPN di Solo Raya dari 10% menjadi 11%. Ia menilai kebijakan itu kontradiktif dengan kondisi masyarakat. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Harmonisasi Perpajakan, tarif PPN yaitu: sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Sedangkan Untuk Singapura PPN nya lebih rendah dibandingkan indonesia. Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di Singapura untuk tahun 2025 adalah 9% untuk Goods and Services Tax (GST).
“Pemerintah selalu menuntut rakyat mengikuti kebijakan, tapi kesejahteraannya belum terjamin. Singapura memang pajaknya tinggi, tapi masyarakatnya sudah sejahtera. Di Indonesia, justru rakyat makin tertekan,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung wacana kenaikan gaji anggota DPR hingga Rp3 juta per hari yang dianggap tidak sejalan dengan realitas masyarakat Solo yang hanya menerima UMR Rp2,4 juta per bulan. “Banyak warga terjebak pinjaman online karena kebutuhan hidup tak tercukupi. Ironis ketika wakil rakyat menuntut kenaikan gaji sementara rakyatnya menderita,” katanya.
Korupsi dan Simbol Perlawanan
Fenomena bendera One Piece yang sempat viral juga ia nilai sebagai simbol kekecewaan masyarakat terhadap maraknya korupsi. Menurutnya, banyak kasus korupsi dibiarkan tanpa penyelesaian.
“Itu tanda bahwa publik melihat banyak korupsi di pemerintahan yang tidak kunjung dituntaskan. UU Perampasan Aset sampai sekarang tidak disahkan, sementara UU yang menguntungkan pemerintah justru cepat dirampungkan,,” ujarnya.
Kritik Terhadap DPRD dan Aparat
Ridwan menyinggung pengalaman aksi mahasiswa di DPRD Solo Raya yang berulang kali tidak ditindaklanjuti. Menurutnya, DPRD hanya memberikan kata-kata penenang tanpa memperjuangkan aspirasi rakyat. “Kalau DPRD tidak bisa memperjuangkan rakyat, untuk apa mereka duduk di kursi itu?” tanyanya.
Ia juga menyoroti meningkatnya tekanan aparat terhadap mahasiswa. Menurutnya, aparat sering masuk kampus dengan dalih koordinasi, namun lebih terasa sebagai upaya pengkondisian. “Ketika kami mau aksi, aparat masuk ke kampus, meminta data pribadi hingga SK BEM diminta. Itu bentuk intimidasi. Kalau pemerintah benar, kenapa takut dengan suara mahasiswa?” tegasnya.
Seruan untuk Mahasiswa dan Rakyat
Ridwan menyebut mahasiswa di Solo Raya sudah berulang kali menyampaikan aspirasi melalui aksi di DPRD. Namun, tuntutan yang dijanjikan untuk diteruskan ke pemerintah pusat tak pernah ada tindak lanjut.
“Negara ini milik kita semua. Kalau kita diam, anak cucu kita akan merasakan dampak yang lebih berat. Tugas kita sekarang adalah mencerdaskan bangsa, agar negara tidak dikuasai oleh mereka yang hanya mengejar kepentingan pribadi,” pungkasnya.
“DPRD hanya memberi kata-kata penenang, tanpa perjuangan nyata. Kalau wakil rakyat tidak bisa memperjuangkan rakyat, untuk apa duduk di kursi itu?” tegasnya.
Ia menegaskan mahasiswa akan terus bersuara lantang. “Mahasiswa tidak boleh diam. Kalau kita hanya pasif melihat kekacauan kebijakan, anak cucu kita akan merasakan dampak yang lebih berat. Negara ini milik rakyat, bukan segelintir elit,” pungkasnya.
